- Hukum & Kriminal

Eks Presiden dan Presiden ACT Ditahan

up2date.id, JAKARTA- Empat tersangka, Hariyana Hermain dan Novariandi Imam Akbari, Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar serta mantan Presiden ACT Ahyudin, ditahan Bareskrim Polri.

Penahanan dilakukan setelah Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan penyelewengan dana donasi Yayasan ACT.

“Malam ini sesuai dengan keputusan gelar perkara, dilakukan penahanan terhadap empat tersangka dalam perkara tersebut,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan, kepada wartawan, Jumat (29/7).

Menurut Whisnu, penahanan dilakukan lantaran dikhawatirkan ada tindakan penghilangan barang bukti oleh keempat tersangka tersebut.

“Penyidik memutuskan untuk melakukan proses penahanan terhadap empat tersangka tersebut karena penyidik mengkhawatirkan adanya barang bukti yang dihilangkan,” tandasnya.

Keempat tersangka, lanjut Brigjen Pol Whisnu, ditahan selama 20 hari ke depan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan dana donasi. Ahyudin dan Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara.

“Kalau TPPU sampai 20 tahun,” kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf, di Mabes Polri, Senin (25/7).

Dua tersangka lainnya, yakni Hariyana Hermain, yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Ada juga tersangka lain, yakni Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempatnya disangkakan Pasal Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan Dalam Jabatan dan/atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Tindak Pidana Yayasan dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, lalu Pasal 374 KUHP.

Selain itu, Ibnu Khajar dkk disangkakan Pasal 45 a ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU No: 19/2016 tentang Perubahan UU No: 11/2008 tentang ITE. Kemudian Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 5 UU No: 16/2001 sebagaimana diubah dalam UU No: 28/2004 Perubahan atas UU No: 16/ 2001 tentang Yayasan, lalu Pasal 3, 4, 6 UU No: 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. (yob/foto: ist)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.