- Hukum & Kriminal

Polri Bongkar Upaya Penghilangan Barang Bukti Kasus ACT

up2date.id, JAKARTA- Upaya penghilangan barang bukti dengan memindahkan dokumen penting dari kantor yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta ke sebuah lokasi di Bogor, Jawa Barat, dibongkar Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Dokumen penting itu saat ini sudah ditemukan.

“Ada beberapa dokumen penting dipindahkan ke lokasi Bogor dan sudah ditemukan penyidik,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan melalui pesan singkatnya, Sabtu (30/7).

Seiring dengan terbongkarnya pemindahan barang bukti tersebut, Polri berencana mengonfirmasinya kepada empat tersangkanya yang saat ini sedang menjalani proses penahanan.

Seperti diberitakan, Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana sumbangan umat yang dikelola lembaga filantropi ACT.

Keempat tersangka itu, mantan Presiden ACT, Ahyudin, residen ACT, Ibnu Khajar. Kemudian, Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT, Hariyana Hermain serta Ketua Dewan Pembina ACT, N Imam Akbari.

Baca Juga: Eks Presiden dan Presiden ACT Ditahan

Bareskrim Polri juga sedang mengusut dana bantuan kompensasi untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 2018.

Di mana Boeing telah menunjuk ACT sebagai pengelola dana sosial. Semula, dana diperuntukkan untuk membangun fasilitas pendidikan sesuai dengan rekomendasi para ahli waris korban.

Sebagai kompensasi tragedi kecelakaan, Boeing memberikan dua santunan, yakni uang tunai kepada para ahli waris masing-masing sebesar 144.500 dolar AS atau sebesar Rp 2,06 miliar dan bantuan non tunai dalam bentuk CSR.

Namun dana yang diberikan, diduga dikelola dengan tidak transparan dan menyimpang. Beberapa di antaranya, diduga digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi ACT.

Dalam mengusut kasus ini, polisi menbidik para tersangka dengan Pasal 372 jo 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU No: 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 5 UU No: 28/2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No: 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (yob/ilust: ist)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.