- Hukum & Kriminal

Eks Presiden dan Presiden ACT Jadi Tersangka

up2date.id, JAKARTA- Setelah melakukan pemeriksaan panjang, akhirnya polisi menetapkan eks Presiden dan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), jadi tersangka.

Penetapan status tersangka ke petinggi ACT ini, menurut Karo Penmas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan,  dalam gelar perkara, Senin (25/7), setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, termasuk ahli.

“Berdasarkan fakta hasil penyidikan, saudara Ahyudin selaku mantan pemimpin ACT memiliki peran sebagai pendiri dan ketua yayasan ACT dan pembina dan juga pengendali ACT dan badan hukum terafiliasi ACT,” ujarnya.

Dia mengatakan, Ahyudin duduk di direksi dan komisaris agar mendapat gaji dan fasilitas lainnya. Bahkan diduga menggunakan hasil dari perusahaan itu untuk kepentingan pribadi.

“Menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul, termasuk Boeing tidak sesuai peruntukannya,” ucap Ramadhan.

Sedang soal perbuatan yang diduga dilakukan Presiden ACT, Ibnu Khajar, menurut Brigjen Ahmad Ramadhan,  mendapat gaji dan berbagai fasilitas lain dari badan hukum yang terafiliafasi dengan ACT.

Ada juga Hariyana Hermain (HH) yang disebut sebagai salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Ada juga tersangka lainnya, yakni NIA.

“Persangkaan pasal tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan atau tindak pidana pencucian uang,” jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mendalami dugaan perusahaan fiktif yang dibuat ACT untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Perusahaan itu didirikan seolah-olah bergerak di bawah ACT.

“Adanya dugaan menggunakan perusahaan-perusahaan baru sebagai cangkang dari perusahaan ACT ini didalami. Jadi seolah-olah perusahaan itu bergerak di bawah ACT, tapi sama saja bahwa yang menjadi dia-dia sendiri. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, ya dia-dia juga yang buat,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan kepada wartawan, Kamis (14/7).

Whisnu menyebut, perusahaan cangkang bentukan ACT itu berupa lembaga-lembaga amal. Di perusahaan tersebut ACT diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Ada beberapa perusahaan cabang. Seperti itulah (lembaga amal). Yes (dugaan TPPU),” kata Whisnu. (yob/ilust: ist)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.