up2date.id, JAKARTA- Pemerintah alokasikan anggaran Rp 44,8 triliun untuk mendukung penurunan stunting di 2022. Anggaran terdiri dari belanja yang tersebar di 17 kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 34,1 triliun serta pemerintah daerah (pemda) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 8,9 triliun dan DAK Nonfisik Rp1,8 triliun.
“Anggaran yang besar ini kita harapkan memberikan manfaat yang luar biasa,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, secara daring dalam Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Stunting 2023, Selasa (14/6).
Dana yang disalurkan melalui K/L, lanjut Suahasil, diarahkan agar tercipta lingkungan bekerja, rumah tangga dan kesehatan yang lebih baik.
Sedang penanggulangan di daerah, menkeu telah mengeluarkan pedoman penggunaan transfer ke daerah pada 2019 untuk mendukung intervensi pencegahan stunting yang sifatnya terintegrasi.
“Pedoman ini kami harapkan memberikan guidance dan nanti dapat digunakan terus untuk mendorong secara terintegrasi penurunan stunting di tingkat daerah,” ucap Suahasil.
Ditegaskan wamenkeu, sebagaimana arahan presiden, Indonesia akan menurunkan prevalensi stunting menuju 14 persen pada 2024. Saat ini masih cukup tinggi di sekitar 24 persen lebih.
“Penurunan stunting merupakan program prioritas nasional. Sehingga perlu anggaran khusus yang diberikan dalam berbagai macam alokasi,” tandasnya.
Begitupun di 2023 mendatang, lanjut Suahasil, pemerintah juga menyiapkan program penurunan stunting nasional melalui DAK. Harapannya akan mencerminkan kemajuan di daerah masing-masing.
“Karena itu, mari sama-sama sinergi dan berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting di Indonesia sebagai upaya kita mendorong Indonesia Maju,” pungkasnya. (yob/ilust: ist)
