up2date.id, BOGOR- Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, sudah ditetapkan. Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.
Dengan demikian, jangan ada lagi muncul spekulasi-spekulasi pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode.
“Kita telah sepakat, pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan di November 2024. Sudah jelas semuanya,” tegas Jokowi dalam pidato pengantarnya pada rapat membahas secara lebih detail mengenai persiapan pemlu dan dan pilkada serentak di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Ahad (10/4).
Tahapan pemilu, lanjut Jokowi, sudah dimulai di pertengahan Juni 2022. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara.
“Karena itu, sampaikan kepada masyarakat seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas. Semuanya sudah tahu, pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” tandasnya.
Baca Juga: Soal 3 Periode, Jokowi: Taati Konstitusi
Kedua, sambung Jokowi, 12 April nanti KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 akan dilantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024.
“Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” ujar presiden.
Kemudian yang ketiga, imbuh Jokowi, agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.
Keempat, menurut presiden, segera harus diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024.
“Kemarin sudah disampaikan ke saya, diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” ucapnya.
Kelima, harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, disiapkan. Karena ada 7 gubernur ada 76 bupati dan ada 18 wali kota yang harus diisi.
“Saya minta, seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik. Sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Diakhir pidato pengantarnya, Jokowi mengingatan, menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat itu biasa. Tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat.
“Oleh sebab itu, saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan ini tidak terjadi di 2024,” pungkasnya. (yob/foto: setpres)
