up2date, JAKARTA- Kawasan perkotaan di Kalimantan jadi salah satu program prioritas nasional pemerintah yang akan dikembangkan untuk mendukung pembangunan ibu kota baru. Baik sebagai pusat pelayanan, kawasan industri, pariwisata dan kota penyangga.
Berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2022, sebagaimana dokumen yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (7/10), pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 510,79 miliar untuk pembangunan IKN baru.
Dalam dokumen tersebut disebutkan, rencana itu termasuk Kota Banjarmasin dan Tanjung Selor, Kotabaru, sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri serta pariwisata. Sementara Balikpapan dan Samarinda, menjadi kota penyangga.
“Mengembangkan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan Banjarmasin dan Tanjung Selor, Kotabaru, sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya. Sedang kota penyangga IKN baru yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda,” jelas dokumen itu.
Sebagai informasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masih terus berlanjut. Bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta TNI-Polri, telah punya jadwal untuk pindah ke Kalimantan Timur. PNS akan mulai pindah tahun depan, 2022, diikuti dengan TNI-Polri.
Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk pemindahan ini dibutuhkan anggara senilai Rp 5,5 miliar.
Anggaran itu disebutkan Plt Kepala BKN, Buma Haria Wibisana, diperuntukkan memindahkan PNS sebanyak 2.350 orang.
“Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN, khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI, beberapa waktu lalu.
Sementara untuk TNI-Polri, akan mulai pindah tahun 2023. Namun belum ada informasi jumlah personel yang akan dipindahkan ke ibu kota baru. TNI-Polri jadi bagian yang harus pindah lebih dulu. Sebab untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut.
“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI-Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” jelas Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi, belum lama ini.
Meski demikian, sambung Rudy, itu semua sangat tergantung dengan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) mengenai pemindahan ibu kota negara. Kalau akhir tahun disahkan, mulai tahun depan kantor pemerintahan dan istana kepresidenan sudah bisa mulai dibangun.
Menurut Rudi, rencana IKN belum termasuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Karena itu, ada peluang pembangunan dimulai pihak swasta.
“Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) itu sangat dimungkinkan. Sekarang ini yang disiapkan beberapa kajiannya. Nanti swasta yang akan masuk kan. nanti kita harus pastikan kan melalui proses,” tandasnya. (yo/foto: gog)
