up2date.id, JAKARTA- Pemerintah menargetkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur pada semester I-2024. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo akan mulai berkantor di salah satu provinsi di Pulau Kalimantan.
“Pemindahan status ibu kota negara kita rencanakan di semester I-2024,” ujar Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Velix Vernando Wanggai, dalam webinar virtual, sebagaimana dilansir dari laman Bergelora.com, Kamis (23/12).
Namun sebelum itu, salmbung Velix, beberapa instansi akan pindah lebih dulu, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Perpindahan ini meliputi dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM)
“Dalam konteks tahap paling awal, jika kantor presiden dan wapres ini pindah sebelum 2024, tentu kemendagri, kemenlu dan kemenhan sebagai strategic public office yang akan pindah,” jelasnya.
Baca Juga: Pembangunan IKN Baru Jadi Bahasan Jokowi dan Pangeran MBZ
Menurutnya, rencana waktu pemindahan tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara, yang saat ini sedang dibahas DPR RI.
Dalam RUU IKN ini, juga menetapkan cakupan wilayah yang akan dikelola menjadi IKN. Wilayah IKN baru, jauh lebih luas dari DKI Jakarta. Bahkan luasnya mencapai tiga kali lipat.
“Wilayah pengelolaan kita mencakup 256 ribu hektare. Ini kalau dihitung tiga kali lipat DKI. Nanti disana ada wilayah inti, wilayah pusat pemerintahan dan wilayah pengembangan IKN,” jelasnya.
Untuk kawasan inti pemerintahan, akan diberikan seluas 56 ribu hektare. Kawasan ini akan berisi istana negara dan gedung kementerian lainnya.
“Dalam RUU, kita juga membuat grand desain, yakni bentuk susunan pemerintahan. Ini yang akan dibahas dengan DPR,” pungkasnya. (yob/foto: ist)
