up2date.id, ROMA- Menerima kepemimpinan Presidensi G20 periode 2022, Indonesia mengusung tema: “recover together, recover stronger” atau pulih bersama, bangkit perkasa”.
“Kepemimpinan Indonesia di G20 ini secara resmi akan dimulai sejak 1 Desember 2021 sampai 31 November 2022,” tulis Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, lewat akun IG-nya, Sabtu (30/10) malam.
Menurut Airlangga yang selama dua hari, 30 hingga 31 Oktober, mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak KTT G20 di Roma, Italia, untuk tema besar Presidensi G20 2022, Indonesia akan mengedepankan topik pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pasca pandemi, tidak hanya relevan bagi kelompok negara G20 saja.
“Melainkan juga untuk seluruh negara di dunia. Visi kita mengedepankan kemitraan dan inklusifitas dalam upaya pemulihan ekonomi dunia yang tangguh yang berkelanjutan pasca pandemi,” jelasnya.
Baca Juga: Di KTT G20 Roma, Jokowi Bilateral dengan 6 Pemimpin Dunia
Untuk itu, sambung Airlangga, presiden telah menetapkan Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang akan menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan, termasuk tema, agenda prioritas dan rangkaian kegiatan.
Panitia terdiri dari Pengarah yakni Presiden, Wakil Presiden, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Sementara Ketua Bidang Sherpa Track, Menko Perekonomian sebagai Ketua I dan Menteri Luar Negeri sebagai Ketua II. Sherpa Track adalah menyangkut isu-isu ekonomi nonkeuangan, mulai dari energi, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan dan perubahan iklim.
“Sedang untuk Ketua Bidang Finance Track membahas isu-isu bidang ekonomi, keuangan, fiskal, dan moneter, Ketua I nya Menteri Keuangan dan Ketua II nya adalah Gubernur Bank Indonesia,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kelompok Duapuluh atau G20 adalah kelompok yang terdiri 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.
Secara resmi G20 dinamakan The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. (yob/foto: setpres)
